MATERI TEMU NASIONAL ENERGI&MINERAL

Posted: April 15, 2008 in Theory
Tags: , , , ,

MATERI TEMU NASIONAL ENERGI & MINERAL

Juni 2007

A. SAMBUTAN PARA MENTERI

1. KEBIJAKAN SEKTOR PERTAMBANGAN : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA[1]

Yang terhormat :

Pimpinan instansi yang terkait dengan Sektor ESDM, atau yang mewakili.

Para Gubernur, Bupati, Walikota atau yang mewakili, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota atau yang mewakili.

Para Kepala Bappeda dan Dinas yang menangani Bidang ESDM.

Seluruh hadirin peserta seminar.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur wajib kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, khususnya dapat berkumpul di tempat ini dalam acara seminar yang sangat penting ini untuk dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

Seminar akan membahas ”Kebijakan Strategi Nasional di Sektor Ekonomi, Pertambangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup di Era Implementasi Otonomi Daerah” merupakan kegiatan yang sangat penting dan relevan dengan kondisi nasional saat ini dan yang akan datang, baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Pada dasarnya seminar ini membahas beberapa isu. Pertama, isu ekonomi yang selama ini menjadi tumpuan utama pembangunan nasional, dan tentunya terkandung harapan akan terjadinya perbaikan-perbaikan kinerja ekonomi nasional di masa-masa yang akan datang.

Kedua, isu pertambangan yang mencakup aspek energi dan sumber daya mineral. Selama lebih dari 30 tahun sektor ini telah menjadi utama dalam perkembangan ekonomi, yaitu mencapai proporsi 70% di tahun 70-an, dan sekitar 30% pada beberapa tahun terakhir. Ketiga, isu kehutanan yang selain berfungsi sebagai pendukung perekonomian nasional juga sebagai komponen penting dalam mendukung fungsi lingkungan hidup. Keempat, isu lingkungan hidup, sesuai dengan namanya merupakan faktor penting dalam mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, atau dengan kata lain mengupayakan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan. Kelima, isu otonomi daerah yang juga merupakan aspek strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional terutama dalam aspek pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dari isu-isu tersebut dapat dikelompokkan manjadi dua golongan besar yaitu aspek ekonomi di satu sisi dan aspek lingkungan hidup disisi lainnya. Pembangunan ekonomi seolah-olah ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai kegiatan ekonomi, antara lain dengan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Pembangunan dengan paradigma seperti ini tentunya tidak bisa dilakukan lagi, mengingat keterbatasan kemampuan cadangan sumber daya alam yang pada umumnya bersifat tidak terbarukan. Di lain pihak mempertahankan fungsi lingkungan hidup seolah-olah hanya mementingkan kelestarian lingkungan seperti keindahan alam, kesehatan dan kenyamanan lingkungan hidup, tanpa memperhatikan aspek-aspek ekonomi dari keberadaan dan manfaat dari sumber daya alam. Oleh karena itu kedua kutub yang terkesan berseberangan tersebut harus dikelola secara sinergis, sehingga dua sasaran dapat diraih sekaligus, yaitu meningkatnya manfaat ekonomi dan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Seperti diketahui isu lingkungan sudah memasukkan aspek-aspek sosial berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat atau community development dalam suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sinergi antara pembangunan ekonomi khususnya pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya mempertahankan lingkungan hidup merupakan paradigma baru pembangunan, yang lebih dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan.

Isu pemanfaatan sumber daya alam energi dan sumber daya mineral di satu sisi dan isu kehutanan dan lingkungan hidup di sisi lain memang sedang menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir dan masih sering diperdebatkan hingga sekarang. Harus diakui keduanya merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional, dan perdebatan hendaknya tidak berlarut-larut pada akhirnya merugikan kepentingan negara dan seluruh rakyat. Oleh karena itu perlu ada pikiran-pikiran yang bijaksana demi keberhasilan pembangunan nasional yang merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan kiranya sinergi antara sektor ESDM dan sektor kehutanan serta lingkungan hidup kiranya dapat dilakukan secara sebaik-baiknya.

Otonomi daerah merupakan isu yang masih hangat hingga sekarang, meskipun otonomi daerah berlangsung sekitar 7 tahun. Banyak kemajuan telah dicapai melalui otonomi daerah yang relatif masih muda usia, terutama peningkatan intensitas pembangunan di daerah. Namun harus diakui banyak yang harus disempurnakan sehingga tujuan otonomi daerah terutama untuk memeratakan kesejahteraan seluruh rakyat benar-benar dapat tercapai. Isu otonomi daerah menjadi topik sangat penting topik dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan sektor-sektor tersebut telah dilimpahkan ke daerah. Oleh karena itu peran pemerintah daerah akan sangat menentukan keberhasilan dalam mensinergikan pengelolaan sektor tersebut.

Itulah pokok-pokok pikiran tentang upaya mensukseskan pembangunan nasional berkelanjutan terutama dalam mensinergikan pembangunan ekonomi, pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup dalam era otonomi daerah.

Semoga Seminar Nasional yang dihadiri oleh wakil-wakil dari semua sektor terkait dapat menjalankan diskusi secara bijaksana dan produktif dan berhasil merumuskan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi negara dan segenap komponen masyarakat..

Atas perhatian semua hadirin kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Purnomo Yusgiantoro

2. KABIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN : MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA [2]

Assalammualaikum warakhmatullah wabarakatuh.

Yang saya hormati :

Menteri energi dan Sumberdaya Mineral beserta jajarannya,

Para Narasumber Temu Nasional Energi dan Sumberdaya Mineral,

Para Direktur Pusat Kajian Energi dan Mineral,

Para peserta Temu Nasional Energi dan Sumberdaya Mineral, dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat iman dan sehat yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga hari ini kita dapat bersama-sam menghadiri Temu Nasional Energi dan Sumberdaya Mineral. Semoga Saudara-saudara dalam keadaan sehat wal afiat.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka telah memberikan dasar hukum di bidang hutan dan kehutanan. Di dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 telah ditentukan bahwa : (1) Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, (2) Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka, (5) Pemberian ijin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 tersebut terdapat beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan terutama dalam kaitannya dengan pertambangan : (a) Pertambangan di dalam kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung, (b) Kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tidak dapat dilakukan dengan mengubah fungsi pokok kawasan hutan, (c) Pertambangan di dalam kawasan hutan harus dengan ijin Menteri Kehutanan, (d) Di dalam kawasan hutan lindung dilakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka, (e) Ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan yang berdampak penting, cakupan luas serta bernilai strategis dilakukan Menteri atas persetujuan DPR.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Mari bersama-sama kita melihat dari sejarah terbentuknya dan pengelolaan deposit tambang, bersamaan dengan sejarah terbentuknya dan pengelolaan kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Apabila terdapat deposit tambang di kawasan hutan produksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dapat dilakukan penambangan sepanjang ada ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Namun selama ini yang memerlukan penyelarasan regulasi antara kehutanan dan pertambangan dalam upaya peningkatan pendapatan nasional adalah : (a) deposit tambang dengan penambangan pola pertambangan terbuka antara lain tambang batubara,emas, nikel dan lain-lain yang berada di dalam kawasan hutan lindung, (b) deposit tambang dengan penambangan pola pertambangan tertutup antara lain minyak, gas, dan lain-lain yang berada di dalam konservasi.

Dengan adanya deposit tambang di dalam kawasan hutan konservasi maupun hutan lindung, yang menurut Undang-undang tidak mungkin dilaksanakan penambangan di kawasan hutan tersebut, maka perlu dicarikan titik temu jalan pemecahannya. Salah satu jalan pemecahan permasalahan kegiatan pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan tersebut, harus dilakukan sejak penyusunan perencanaan, antara perencanaa bidang pertambangan dengan perencanaan bidang kehutanan. Artinya Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral harus menyusun perencanaan kegiatan pertambangan dimana saja yang akan dilaksanakan dan berapa luas kawasan hutan yang akan digunakan. Perencanaan pertambangan tersebut dipadukan dengan perencanaan di bidang kehutanan. Dengan demikian apabila kawasan hutan lindung akan dimohon untuk pertambangan dengan pola terbuka atau kawasan hutan konservasi akan dimohon untuk pertambangan pola tertutup, sudah diketahui berapa luas yang akan dipergunakan. Dengan adanya keterpaduan antara perencanaan di bidang pertambangan dan perencanaan dibidang kehutanan, maka dari pihak Departeman Kehutanan sudah mengetahui dan mengantisipasi apakah permohonan kawasan hutan lindung untuk penambangan pola pertambangan terbuka, atau kawasan hutan konservasi untuk pola pertambangan tertutup dibolehkan atau tidak.

Diperbolehkannya kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tersebut tentunya dengan cara mengkaji kemungkinan dapat dilakukannya perubahan fungsi atau tidak atas kawasan hutan tersebut.

Pada pasal 38 ayat (4) ditentukan bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut dapat memberikan pengertian bahwa di dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan tertutup. Apabila di dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan tertutup, maka perlu dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana tata cara permohonan dan bagaimana perlakuan penambangan dengan pola pertambangan tertutup di dalam kawasan hutan lindung. Untuk menyusun peraturan perundang-undangan tersebut perlu didukung dengan materi muatan bagaimana perlakuan penambangan dengan pola pertambangan tertutup di dalam kawasan hutan lindung, yang antara lain dapat dilakukan melalui berbagai diskusi, konsultasi publik atau rapat antar departemen dalam rangka penyusunan peraturan tersebut. Marilah kita bersama-sama merintis mewujudkan hal tersebut, dengan cara komunikasi yang persuasif.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Selain ketentuan Pasal 38 UU Nomor 41 tahun 1999 yang selama ini menjadi dasar hukum untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, sering juga diupayakan dengan menggunakan Pasal 19 yang ditafsirkan dan di jadikan dasar hukum untuk kegiatan pertambangan, dengan cara perubahan fungsi kawasan hutan. Sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 19 bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Dengan memahami ketentuan pasal 19 seyogyanya dikaitkan dengan pemahaman pasal 38. Apabila pada pasal 38 menentukan penggunaan kawasan hutan diperbolehkan dengan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, maka sangat baik tidak menggunakan ketentuan pasal 19 yang mengatur perubahan dan fungsi kawasan hutan, dengan tujuan merubah fungsi kawasan untuk usaha pertambangan.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Negara-negara maju telah memiliki teknologi yang maju pula di bidang pertambangan, marilah kita belajar kepada negara maju di dalam memanfaatkan sumberdaya alam kita. Perubahan regulasi dapat sama-sama kita lakukan, tetapi akan lebih bernilai apabila kita dapat belajar untuk dapat mengubah menggunakan teknologi maju didalam mengelola sumberdaya alam kita.

Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti Temu Nasional Energi dan Sumber Daya Mineral, semoga menghasilkan pemikiran dan rumusan nyata yang dapat meningkatkan pendapatan negara secara berkesinambungan.

Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi langkah-langkah kita di dalam memakmurkan serta memajukan bangsa dan negara.

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamualaikum warakhmatullah wabarakatuh.

Menteri Kehutanan, H. MS. Kaban

2. KABIJAKAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP : MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA [3]

Bangsa Indonesia patut bersyukur dilimpahi oleh Tuhan YME kekayaan sumber daya mineral yang berdasarkan pendapat beberapa pakar merupakan salah satu negara dengan sumber daya mineral – seperti emas, batabara, nikel, tembaga dan beberapa komoditi mineral lainnya – yang terkaya di dunia. Kondisi ini antara lain yang menyebabkan energi dan sumber daya mineral telah menjadi andalan dalam penerimaan devisa dan investasi luar negeri bagi negara kita ini sejak lama.

Sejak akhir dekade 60 an selama hampir 30 tahun Indonesia menikmati pertumbuhan di sektor energi dan sumber daya mineral yang sangat signifikan. Ditambah lagi beberapa tahun belakangan ini beberapa komoditi di sektor energi dan mineral seperti minyak bumi dan emas sedang dalam kondisi harga tertinggi dalam sejarah – dan diperkirakan kondisi ini akan terus berlangsung dalam beberapa tahun mendatang. Akan tetapi sejak krisis ekonomi Asia yang juga melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 serta terjadinya perubahan seting politik di Indonesia dengan desentralisasi dan reformasi, pertumbuhan di sektor energi dan sumber daya mineral mengalami berbagai tantangan berat. Sejak pertengahan 1990 hampir tidak ada investasi bagi kegiatan eksplorasi yang berarti untuk sektor ini terutama untuk subsektor sumberdaya mineral di Indoensia, sehingga jumlah cadangan yang ada berada pada level yang statis. Demikian pula pada tahapan pengembangan cadangan atau eksploitasi , karena berbagai hambatan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga sumbangan bagi devisa negara yang diharapkan dapat menyokong pendapatan negara juga menjadi terkendala.

Tantangan-tantangan yang dirasakan bagi pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral ini antara lain diindikasikan berasal dari aspek lingkungan hidup, disamping dari sektor kehutanan dan masih belum tuntasnya masalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam kontrol terhadap sumber daya tersebut.

Tantangan yang diakibatkan dari aspek lingkungan hidup pada dasarnya dapat dimengerti karena kondisi lingkungan yang semakin mendapatkan tekanan berat dari berbagai aktifitas manusia serta terjadinya beberapa perubahan kondisi sosial budaya pada masyarakat kita.

Saat ini pertumbuhan populasi manusia dengan segala aktifitas dan kebutuhan peradabannya semakin mengakibatkan kebutuhan akan sumber daya alam yang meningkat. Kebutuhan tersebut perlu untuk dipenuhi yang selanjutnya mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam termasuk sumber daya energi dan mineral.

Pada sisi lain ketersediaan sumber daya alam tidak tak terbatas apalagi bagi sumber daya energi fosil dan mineral yang tergolong sebagai sumber daya tak terbarukan cadangannya semakin berkurang. Tekanan aktifitas manusia juga mengakibatkan berbagai dampak yang semakin menekan daya dukung lingkungan sehingga nyaris mencapai batas kemampuannya.

Salah satu bukti bahwa daya dukung lingkungan yang hampir terlampui adalah maraknya bencana alam akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Jika sebelumnya diperlukan jeda waktu yang cukup lama sebelum terjadinya bencana lingkungan setelah aksi perusakan atau pencemaran dilakukan oleh manusia, maka saat ini waktu jeda itu semakin pendek atau bahkan tanpa jeda sama sekali. Begitu aksi perusakan dan pencemaran kita lakukan, maka serta merta bencana lingkungan akan kita hadapi. Hal tersebut adalah indikasi telah terlampauinya daya dukung lingkungan.

Dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya energi dan mineral serta telah nyaris terlampauinya daya dukung lingkungan, maka kegiatan di sektor sumber daya energi dan mineral sudah tidak pada saatnya lagi melakukan business as usual tetapi harus mulai melakukan pendekatan pemanfaatan sumber daya yang lebih terencana, bijaksana dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Jika pada masa yang lalu kegiatan eksploitasi sumber daya energi dan mineral melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara seadanya maka saat ini dituntut untuk melakukan pengelolaan secara proaktif dengan berorientasi pada prinsip efisiensi pemanfaatan sumber daya dan efektifitas pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, membuat masyarakat menjadi semakin kritis terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup. Sektor energi dan sumber daya mineral yang secara kasat mata berpotensi besar merubah bentang alam dan menghasilkan limbah dalam jumlah besar, menjadi salah satu sektor yang mendapatkan kritisi utama dari masyarakat ditinjau dari aspek pengelolaan lingkungan hidup.

Kelalaian kita bersama sehingga praktek eksploitasi sumber daya alam yang selama ini tidak terlalu mengindahkan pengeloaan lingkungan hidup menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat akan kemampuan sektor energi dan sumber daya alam untuk mengelola lingkungan hidup dengan baik berada pada titik terendah saat ini. Berbagai kecelakaan dan bencana akibat praktek eksploitasi sumber daya energi dan mineral yang terjadi akhir-akhir ini menjadi acuan bagi masyarakt luas akan betapa ketidakmampuan sektor ini dalam mengelola lingkungan. Kemajuan teknologi informasi dan peran media massa yang menyebarluaskan berbagai kondisi negatif ini makin membentuk opini masyarakat.

Salah satu contoh dari kelalaian pengeloaan lingkungan pada sektor ini adalah dalam masalah kerusakan kingkungan bagi sub sektor sumber daya mineral. Disadari bahwa kegiatan pertambangan mineral terutama yang menggunakan metoda open-pit mining akan menyebabkan konsekwensi perubahan bentang alam berupa timbulnya lubang tambang dan timbunan besar batuan limbah. Pada dasarnya perubahan bentang alam ini dapat dikendalikan dengan program rehabilitasi pada saat operasi maupun pada tahap pasca tambang. Akan tetapi kenyataannya beberapa perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab lalai untuk melakukan rehabilitasi sehingga masyarakat menilai perubahan tentang alam tersebut sebagai kerusakan lingkungan. Kelalaian ini berlangsung secara terus menerus bahkan cenderung untuk meningkat terutama bagi kegiatan pertambangan skala kecil yang memang secara teknis dan finasial tidak mampu melakukan rehabilitasi kerusakan lahan. Kondisi ini yang kemudian menyebakan stigma pada masyarakat bahwa kegiatan pertambangan terutama mineral adalah kegiatan yang merusak.

Kejadian – kejadian kecelakaan belakangan ini seperti luapan lumpur panas di Sidoarjo serta dugaan pencemaran air laut akibat penambangan emas di Sulawesi Utara yang mendapatkan peliputan intensif dari media massa semakin memperkuat stigma tersebut. Stigma pada masyarakat inilah yang menumbuhkan sikap resistensi masyarakat terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam energi dan mineral dan pada akhirnya menimbulkan hambatan bagi sektor ini. Sehingga pada dasarnya keberlanjutan pengembagan sektor energi dan mineral ini menjadi terancam justru sebagai akibat dari praktek yang tidak bertanggungjawab dari beberapa pelaku sektor ini sendiri.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa sampai saat ini kita belum mendapatkan substitusi bagi sumberdaya energi dan mineral konvensional untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dalam konteks nasional saat inipun negara kita masih sangat memerlukan sumbangan bagi penerimaan negara dari sektor ini. Pada APBN tahun 2007 ini diharapkan dari sektor energi dan sumber daya mineral kata akan mendapatkan sekitar Rp.228 triliun atau setara dengan 34% dari APBN secara keseluruhan, suatu kontribusi yang sangat dominan. Ditinjau dari aspek ekonomi, posisi harga komoditi energi dan sumber daya mineral yang sangat tinggi saat ini adalah suatu momentum untuk mendapatkan manfaaat yang sebesar-besarnya dari sumber daya yang kita miliki.

Pertimbangan-pertimbangan di atas yang menyebabkan kita tidak mempunyai pilihan pada saat ini untuk tetap harus melanjutkan pengembangan eksploitasi sumber daya energi dan mineral. Akan tetapi kita harus menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor ini termasuk dari aspek lingkungan hidup. Terdapat dua hal mendasar yang kita lakukan bersama dalam menjawab tantangan dari aspek lingkungan hidup yaitu dengan cara melaklukan pemanfaatan sumber daya alam ini generasi yang akan datang dan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa sektor ini mampu melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dan bertanggung jawab sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditumbulkan. Dengan hal ini maka pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan.

Kesadaran bahwa sumber daya energi dan mineral bukanlah suatu sember daya yang tidak tak terbatas harus menjadi dasar pemikiran bagi setiap orang yang hendak merencanakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Kesadaran tersebut akan menjadikan setiap langkah pemanfaatan akan dilakukan dengan bijaksana dan akan mempertimbangkan keberlanjutan kemanfaatannya bagi generasi mendatang.

Dalam rangka mendukung sektor energi dan mineral untuk mampu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dan efektif yang pada akhirnya nanti akan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini adalah dengan menjalankan environmental save guard yang terdiri dari penataan ruang yang berdasarkan daya dukung lingkungan, pelaksanaan AMDAL yang berkualitas, pemberian izin yang menyertakan persyaratan kewajiban pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pelaporan, serta pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.

Perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan adalah upaya ditingkat perencanaan makro yang dapat menghindari terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan menjamin harmonisasi kegiatan berbagai sektor dalam satu lokasi. Pada saat ini tengah disiapkan instrumen yang dapat memberikan masukan tentang daya dukung lingkungan serta concern lingkungan lainnya bagi perencanaan tata ruang yaitu Kajian Lingkungan Strategis (KLS) atau biasa disebut Strategic Environmental Assessment. Dengan mengacu pada perencanaan tata ruang yang baik maka sejak dini suatu perencanaan kegiatan termasuk pada sektor energi dan mineral dapat menghindari atau paling tidak meminimasi potensi konflik dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

Setelah tahapan perencanaan makro memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup, maka selanjutnya adalah dengan melakukan perencanaan pada level proyek dengan menyusun AMDAL. Pada dasarnya AMDAL adalah untuk mengkaji dan memperkirakan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup jika suatu rencana proyek nantinya diimplementasikan. Dengan memprakirakan dampak tadi maka upaya untuk menghindari, meminimasi,mitigasi atau kompensasinya telah dapat diantisipasi sejak dini.

Sekaligus pada mekanisme AMDAL yg melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat, maka AMDAL juga sekaligus sebagai suatu wadah komunikasi antara pemrakarsa suatu renccana kegiatan dengan stakeholders lainnya. Sehingga melalui proses AMDAL semua resiko dampak beserta upaya pengelolaannya telah dapat disepakati. Sehingga disini sangat penting bagi pemrakarsa untuk bersikap terbuka menyampaikan rencana kegiatan apa adanya dengan demikian diharapkan tidak terjadi hambatan atau resistensi masyarakat pada tahap implementasi kearena hal tersebut telah diantisipasi dan disepakati sejak tahap perencanaan proyek.

Selanjutnya semua rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang terdapat pada RKL dan RPL harus dapat diadopsi dalam perizinan. Sehingga pejabat pemberi izin sadar betul bahwa dengan mengizinkan suatu rencana kegiatan maka akan terdapat resiko dampak terhadap lingkungan hidup.

Resiko dampak tersebut akan dapat dihindari atau dimitigasi jika pemrakarsa kegiatan melakukan pengelolaan dan pemantauann lingkungan sebagaimana dijanjikan dalam RKL dan RPL tersebut. Dengan mengadopsi ketentuan RKL dan RPL dalam izin suatu kegiatan maka akan memudahkan bagi pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Unsur yang paling krusial pada environmental save guard adalah pada tahap implementasi kegiatan. Segala upaya pencegahan dan minimisasi dampak yang telah dilakukan pada tahapan perencanaan kegiatan akan sia-sia jika tidak dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan. Sehingga disini sangat penting komitmen dari pemrakarsa untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Disadari upaya pengelolaan lingkungan adalah cost, akan tetapi jika pemrakarsa kegiatan tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan bukan berarti cost tersebut akan hilang,namun cost tersebut akan berpindah kepada pihak lain yang harus menaggungnya.

Sehingga upaya pengelolaan lingkungan oleh pemrakarsa kegiatan pada dasarnya upaya internalisasi biaya pengeloaan lingkungan. Jika internalisasi tersebut tidak dilakukan maka wajar masyarakat yang kemudian menaggung biaya tersebut akan marah, tidak percaya pada kegiatan ini dan selanjutnya akan menolak kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

Kegiatan eksploitasi energi dan mineral adalah kegiatan tidak sama dengan kegiatan lain. Perbedaan mendasar dari sektor ini adalah diperlukannya pengelolaan lingkungan mulai dari tahapan pra konstruksi, konstruksi, operasi sampai dengan pasca operasi. Pengelolaan pasca operasi menempati porsi penting pada sektor ini karena pada tahapan ini yang akan membedakan antara pengrusakan lingkungan dan kegiatan perubahan bentang alam yang terkendali.

Unsur terakhir dari environmental save guard adalah pengawasan dan penegakan hukum. Pada dasarnya unsur ini adalah dalam rangka menjamin tercapainya suatu leveled playing field atau kesetaraan perlakuan bagi semua pemain dalam satu sektor. Melalui pengawasan dan penegakan hukum pemerintah menjamin bahwa kewajiban memelihara lingkungan bagi kegiatan sektor energi dan mineral ini diperlakukan sama bagi seluruh perusahaan yang bergerak di sektor ini. Salah satu program pengawasan yanng dilakukan oleh pemerintah dibidang lingkungan hidup saat ini adalah PROPER. Melalui program ini akan dievaluasi kinerja pengeloaan lingkungan pada tingkat perusahaan dan hasilnya didisemminasikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan laporan yang selalu di-update mengenai kenerja suatu kegiatan dapat memberikan insentif bagi yang telah melakukan pengelolaan dengan baik dan disinsentif bagi yang belum melakukannya.

Demikian pula dengan upaya penegakan hukum dimana pemerintah saat ini berupaya meningkatkan kapasitas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup agar dapat melakukan penegakan hukum bagi pelanggar lingkungan hidup termasuk pada sektor energi dan mineral ini. Penegakan kukum harus dipandang sebagai upaya untuk memisahkan antara good player dan bad player. Dengan penegakan hukum para pelaku usaha yang baik justru mendapatkan perlindungan karena penegakan hukum akan dikenakan kepada pelaku usaha yang lalai melakukan upaya pengelolaan lingkungan.

Pada akhirnya dengan melakukan pengelolaan lingkungan melalui environmental save guard tersebut pemerintah bersama dengan pelaku usaha telah melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berkelanjutan bagi daya dukung lingkungan yang dapat menjamin tercapainya keadilan sosial antar generasi sekaligus keberlanjutan bagi kegiatan disektor energi dan mineral ini.

Menteri Negara Lingkungan Hidup – Rachmat Witular


[1] Kebijakan Dan Strategi Nasional Di Sektor Ekonomi, Pertambangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup Di Era Implementasi Otonomi Daerah; Sambutan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Disampaikan Dalam Acara Temu Nasional Energi Dan Mineral Di Jakarta 19 Juni 2007.

[2] Penyelarasan Regulasi Kehutanan Dengan Pertambangan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional. Arahan Menteri Kehutanan pada Temu Nasional Energi dan Mineral, Jakarta, 20 Juni 2007

[3] Dukungan Partisipasi Lingkungan Hidup Terhadap Sektor Energi Dan Mineral. Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Temu Nasional Energi dan Mineral, Jakarta, 20 Juni 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s